"Para pemuda-pemudi di sini banyak yang nganggur, kami ingin meminta bantuan bagaimana anak-anak kami yang belum punya pekerjaan ini bisa memiliki peluang dengan pemberian bantuan dana,” pinta Saidi, warga Kampung Baru, Selasa (19/5/2020).
Saidi menjelaskan, banyak warga sekitar rumahnya terkena dampak pandemi Covid-19, dimana sebagian warganya adalah buruh harian lepas. “Banyak dari warga sini merupakan buruh harian lepas, dimana sejak pandemi covid-19 ini, ada yang dirumahkan sementara anaknya pun belum bekerja. Sebagian kecil lagi masuk kerjanya tidak setiap hari, gaji sesuai jumlah hari masuk kerja,” jelas Saidi.
Saidi menuturkan, pihaknya sangat bersyukur dengan kedatangan Rahmat Mirzani Djausal ke daerahnya, ia mengaku selama ini pihaknya belum sama sekali didatangi anggota legislatif di tingkat provinsi. “Baru kali ini kami didatangi anggota DPRD Provinsi Lampung. Kami sangat terharu dan terima kasih sudah mau datangi kami dan mendengarkan keluhan kami. Tentunya, kami berharap aspirasi ini bisa didengar pemerintah melalui Pak Mirza, sehingga anak-anak kami yang menganggur ini dapat menciptakan peluang usaha dengan kucuran dana usaha,” tutur Saidi.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Komisi V itu mengatakan, pihaknya akan berusaha membantu terkait bantuan dana usaha tersebut melalui program-program pemerintah yang sudah ada. “Namun program-program tersebut disalurkan melalui kelompok-kelompok resmi, seperti karang taruna dan kelompok lainnya yang resmi,” janji Mirza.
Mirza pun mengakui di Bandar Lampung, pertumbuhan ekonomi maju pesat dengan jalan semakin besar, gedung semakin banyak, namun ia melihat warga Bandar Lampung tetap masih banyak yang menganggur. "Kan aneh, masyarakat kota semakin susah mencari pekerjaan. Daerahnya bertumbuh tapi kok nyari kerjanya susah. Harusnya kan maju, cari kerjanya gampang,” ucap Mirza.
Ternyata, menurut Mirza, banyak pekerjaan yang ada di Kota Bandar Lampung dalam tahap pengerjaannya justru mengambil tenaga kerja dari luar Bandar Lampung, bahkan luar Provinsi Lampung. "Pembangunan gedung-gedung seperti hotel, ruko dan perumahan. Saya tanya tukangnya diambil dari luar Lampung, dari Jawa.” ungkap Mirza.
Mirza menilai harus ada sikap tegas dari pemerintah setempat untuk menghimbau agar berbagai pihak untuk tidak menerima pegawai atau tenaga kerja dari luar Lampung dengan membuat regulasi yang sah sehingga masyarakat Lampung dapat mudah mencari pekerjaan di kotanya sendiri. “Jika terkendala pada SDM-nya, kita kan ada program-program untuk meningkatkan SDM-nya,” terang dia.(*/Adv)
