JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Pesawaran mendapatkan penghargaan bergengsi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Proaktif Level 3 dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia. Penghargaan ini diterima langsung oleh Bupati Hj. Nanda Indira B., S.E., M.M. pada Rapat Koordinasi dan Penyerahan Piagam UKPBJ Proaktif Triwulan I Tahun 2026, yang digelar di Gedung LKPP, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (25/2/2026).
Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan Pemkab Pesawaran memenuhi semua atribut sembilan variabel (9/9) dalam mencapai tingkat kematangan UKPBJ Level 3 (Proaktif). Piagam diserahkan oleh Kepala LKPP RI, Sarah Sadiqa, S.H., M.Sc., didampingi Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM Suharti, S.Psi., M.Si., Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan Wahyuni Kartianingsih, S.Kom., M.PP., serta Kepala Bagian Barang dan Jasa Kabupaten Pesawaran, Nanang Sumarlin, S.H.
Capaian ini menempatkan UKPBJ Pesawaran sebagai unit yang strategis, bukan sekadar administratif, dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Perencanaan pengadaan yang matang diyakini menjadi kunci keberhasilan, memastikan kebutuhan pemerintah terpenuhi tepat waktu, dengan mutu sesuai standar, biaya efisien, serta transparansi dan akuntabilitas yang terjaga.
Sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, UKPBJ didorong berfungsi sebagai “center of excellence” pengadaan, mencakup identifikasi kebutuhan, pemilihan metode pengadaan, penganggaran, hingga pengelolaan sistem informasi. Fungsi ini juga mendukung peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan pemberdayaan UMKM.
Bupati Nanda Indira menegaskan bahwa penghargaan ini menjadi bukti nyata komitmen Pemkab Pesawaran dalam membangun tata kelola pengadaan yang profesional dan akuntabel. “Capaian ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah, khususnya UKPBJ, dalam menciptakan sistem pengadaan yang transparan dan berorientasi pada hasil,” ujarnya.
Dengan penghargaan ini, Pesawaran menegaskan posisinya sebagai salah satu kabupaten yang berkompeten dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, sekaligus menjadi contoh bagi daerah lain dalam penerapan praktik tata kelola yang modern dan proaktif.(*)
