Pesisir barat (timenews.id) --- Politik identitas seakan jadi momok menakutkan. Apalagi dalam momentum pilkada 2020 mendatang. Sebab dapat memicu konflik horizontal, Masyarakat dengan masyarakat.
Hal ini ditegaskan Kordiv Hubungan Antar lembaga (Hubal) Bawaslu pesisir Barat, Sahabat Heri Kiswanto usai acara Rapat Kordinasi Penyusunan Indeks Kerawanan Pilkada 2020 (IKP) pada tanggal 2 Des lalu di Kantor Bawaslu Lampung.
Sahabat HK, sapaan akrabnya berharap, semoga momentum Pilkada di Pesisir barat 2020 nanti tak ada pihak-pihak yang memainkan politik identitas. Lebih lanjut HK mengajak masyarakat untuk memerangi kejahatan politik uang yang membudaya ditengah-tengah masyarakat.
“Kita antisipasi. Jangan sampai ada yang menggunakan politik identitas, politik uang yang sifatnya menanamkan kebencian, memunculkan black campaign,” ungkapnya.
Menurutnya, hal itu bisa memunculkan perselisihan, permusuhan hingga pertikaian antara pihak-pihak pendukung.
“Ujung-ujungnya mengurangi kepercayaan masyarakat kepada para calon nantinya. Kemudian bisa memunculkan fanatisme, yang bisa mengakibatkan pada hal negatif dalam perkembangan demokrasi,” jelasnya.
Keamanan dan kondusifitas bumi para sai batin dan para Ulama yang kita berada didalamnya ini harus dijaga dan jadi prioritas setiap warga masyarakat. Termasuk para calon yang bertarung.
Masyarakat harus diberi pendidikan politik. Bersama stakeholder masyarakat, partai politik, unsur ormas daerah, ormas agama harus kompak, bersama-sama melawan politik identitas dan politik Uang.
“Jangan sampai terbentuk sebuah opini berkaitan dengan politik identitas dan politik uang. Masyarakat harus diberi pendidikan politik. Politik yang damai dan demokratis, Bukan politik identitas dan atau memberikan politik pragmatism,” tuturnya.
Bawaslu Pesisir barat menyambut baik dan berharap seluruh elemen dapat menjaga kondusifitas pilkada 2020 agar tercapainya estafet kepemimpinan hasil pilkada sesuai dg harapan masyarakat secara keseluruhan.
"Terkait isu sara. Itu seringkali dimasukkan dalam politik atau kampanye. Makanya kami akan membangun kerja sama dengan beberapa stakeholder, MUI, FKUB, Ormas, OKP dan semua unsur yg ada, dalam hal pencegahan,” ungkap Heri, koordinator Divisi Pengawasan, Humas dan Hubal Bawaslu Pesisir Barat. (red)
