Poin Penting
- DPRD Lampung mendesak pemerintah daerah memberikan pendampingan intensif bagi UMKM agar peluang ekspor ke Malaysia tidak sekadar wacana.
- Efisiensi Logistik: Perlunya optimalisasi infrastruktur pelabuhan dan jalur transportasi udara/laut untuk menekan biaya distribusi.
- Sertifikasi SDM: Tenaga kerja asal Lampung yang menyasar sektor formal di Malaysia wajib dibekali pelatihan dan sertifikasi agar memiliki daya saing dan perlindungan kuat.
Menurut Mikdar, sinergi antara Pemerintah Provinsi Lampung dan KBRI Kuala Lumpur menjadi pintu masuk penting untuk memperluas jaringan pasar internasional, khususnya di wilayah Malaysia.
“Ini kesempatan besar bagi UMKM kita. Tapi peluang ini harus diikuti dengan peningkatan kualitas produk, kapasitas produksi, hingga kesiapan memahami mekanisme ekspor. Pemerintah daerah perlu hadir memberikan pendampingan yang intensif,” ujar Mikdar.
Ia menekankan bahwa pembenahan kemasan, standardisasi mutu, serta konsistensi suplai menjadi kunci agar produk Lampung mampu bersaing di pasar luar negeri. Selain itu, fasilitas kemitraan dengan pelaku usaha lokal di Malaysia harus diperkuat agar distribusi produk lebih efektif dan berkelanjutan.
Tak hanya sektor perdagangan, Mikdar juga menyoroti pentingnya penguatan konektivitas transportasi laut dan udara guna mendukung kelancaran arus barang. Pengembangan infrastruktur pelabuhan dan optimalisasi jalur logistik diyakini akan berdampak langsung pada efisiensi biaya distribusi.
Di bidang ketenagakerjaan, ia melihat peluang besar bagi tenaga kerja asal Lampung untuk mengisi sektor strategis di Malaysia, seperti perkebunan, industri pengolahan, jasa, konstruksi, hingga pertambangan. Namun, ia mengingatkan pentingnya peningkatan kompetensi agar tenaga kerja Lampung terlindungi secara profesional.
“SDM kita harus dipersiapkan dengan baik. Pelatihan dan sertifikasi menjadi hal mutlak agar tenaga kerja Lampung tidak hanya terserap, tetapi juga memiliki posisi tawar yang kuat,” tegasnya
