Headlines
Loading...
HOME NASIONAL DAERAH TUBABA PESAWARAN SUMSEL ASAHAN
LSM -FKPK mendesak Bupati Tubaba tindak tegas oknum penjarah pendapatan ristribusi Alat Berat di Dinas PUPR Tubaba.

LSM -FKPK mendesak Bupati Tubaba tindak tegas oknum penjarah pendapatan ristribusi Alat Berat di Dinas PUPR Tubaba.


Tulang Bawang Barat (Timenews.id) -- Pekan depan lembaga sewadaya masyarakat (LSM) forum komunikasi pemberantasan korupsi (FkPK) kabupaten Tulang BawangBarat sambangi Kantor kejaksaan tingi (kejati) lampung, guna melaporkan Sumardi kasi pengelolaan Alat berat dan perbekalan pada Dinas pekerjaan Umum Dan penata Ruang (PUPR ) Tubaba, Atas dugaan,penggelapan ristribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pendapatan Alat Berat ,yang dikololanya sejak rahun 2017 hingga 2018 yang berpotensi
Membuat kerugian negara hingga ratusan juta, dinikmatinya untuk memperkaya dirinya secara pribadi.

Menurut wahidin, dewan pendiri LSM-FKPK Tubaba,
Berbagai Upaya kerja keras H.Umar Ahmad.sp Bupati kabupaten Tulang BawangBarat dari tahun ke tahun terus memprioritaskan
Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari berbagai ristribusi selama ini, Bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat Daerah Ragem sai mangi wawai , namun apalah daya ,ibarat kata, hanyalah  bertepuk sebelah tangan terang ,wahidin rabu (28/11/2018)

Betapa tidak, Hal itu terbukti,
dari sektor pengelolaan alat berat yang berjumlah 12 unit milik dinas PUPR, Kabupaten Tubaba sejak tahun 2017 sampai tahun 2018, yang dikelola oleh yang bersangkutan sumardi, hingga kini belum mendapatkan teguran keras dari Bupati Tubaba, sehingga jika tetap dibiarkan akan berdampak merugikan banyak pihak terutama pemerintah daerah dan masyarakat,"paparnya wahidin.

Beberapa waktu lalu, DPRD Tubaba, melalui komisi C.paisol.SH. sudah mengagendakanakan  mengundang pihak Dinas PUPR tubaba dan yang bersangkutan sumardi. untuk gelar hearing di seletariat DPRD tubaba.

"namun sayangnya agenda tersebut pihak yang bersangkutan mangkir dari jadwal agenda yang sudah terjadwal, ini ada kesengajaan pihak terkait untuk menghindar dari persoalan terkait ,penyimpangan pendapatan aset Alat berat yang di kelola yang bersangkutan dan pihak DPRD diduga kuat sudah masuk angin,"ujarnya.

Dari ketidak hadirnya yang Bersangkutan dan dinas terkait ,sudah memudahkan langkah penegak hukum untuk melakukan penyelidikan terkait persoalan tersebut.

"kami meyakini bahwa persoalan ini ada banyak keterlibatan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, atas tidak hadirnya mereka pada jadwal hearing tersebut, mengundang banyak pertanyaan, kami meyakini mereka sadar akan kesalahan mereka, saya sudah kordinasi dengan mitra kita di kejati lampung, bahwa LSM FKPK Tubaba, akan melaporkan dan menyerahkan bukti-bukti hasil dari investigasi di lapangan yang akan kita serahkan kepada kejati lampung agar secepatnya yang bersangkutan sumardi, segera di audit,"tegasnya.