Bandar Lampung – DPRD Provinsi Lampung menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama Pertamina dan mahasiswa dalam tema “Hilangnya Subsidi BBM Temukan Solusi Kerakyatan”.
Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay mengatakan, bahwa dalam pertemuan ini untuk mencari solusi atas kenaikan BBM, dengan menghadirkan pihak pertamina dengan mahasiswa dan anggota DPRD Provinsi Lampung sebagai penyambung lidah ke pemerintah pusat.
“Selanjutnya atas kenaikan BBM ini bagaimana mengatasi subsidi BBM agar tepat sasaran ke rakyat yang menengah kebawah seperti di wilayah pertanian, perikanan yang belum terjangkau oleh pertamina,” kata Mingrum saat diwawancara media. Kamis (08/09/22).
Untuk itu, kata Mingrum, BBM subsidi ini butuh penegasan yang jelas dalam distribusi nya agar kendaraan yang memiliki berat mesin 1200 CC tidak dapat mengisi BBM subsidi.
“Prinsipnya adalah Aparat Penegak Hukum (APH) jangan ragu untuk menindak lanjuti jika ada kendaraan yang menggunakan BBM Subsidi diatas 1200 cc,” ungkapnya.
Mingrum berharap, jika dalam forum diskusi ini kedepan persoalan ini tidak lagi muncul permasalahan di masyarakat.
“Dengan adanya forum diskusi ini saya yakin adalah suatu pendekatan untuk memberikan kecerdasaan diantara kita terkait persoalan ini untuk mencari solusi yang terbaik untuk masyarakat,” harapnya.
Dalam kegiatan Focus Group Discussion tersebut dihadiri juga oleh anggota DPRD Lampung fraksi PDIP yakni Budhi Condrowati, Sahlan Syukur, dan juga dari pemerintah provinsi Lampung, Kadis Kominfotik Ganjar Jationo, Kaban Kesbangpol M. Firsada.
Sementara, sales PT Pertamina area manajer Lampung Bengkulu Drestanto nandiwardana mengungkapkan, jika perlu adanya penegasan hukum yang tidak membuat abu-abu, agar BBM Subsidi ini tepat sasaran.
“Perlunya adanya aturan atau penegasan untuk BBM Subsidi ini agar tepat sasaran kepada yang membutuhkan,” kata Drestanto.
“Dan aplikasi My Pertamina ini menjadi salah satu upaya untuk dapat memberikan subsidi secara tepat sasaran, karena didalam pendaftaran harus disertakan foto STNK. Hingga sampai saat ini, baru ada 16.000 pendaftaran se-Lampung sekitar 30% masyarakat yang mendaftar,” tambah Drestanto.
Hal yang senada juga diungkapkan oleh perwakilan perhimpunan mahasiswa Kahtolik Republik Indonesia Ipar, bahwa dari forum diskusi ini muncul atau gagasan yang bisa di sampaikan ke pemerintah pusat sebagai bahan pertimbangan atau pengkajian ulang.
“Karena Kenaikan BBM ini sangat membuat masyarakat menderita dan jika persoalan ini tidak dilanjuti, kami siap untuk mengawal atau meminta pemerintah segera mempertimbangkan kenaikan BBM ini,” pungkasnya.
