PESAWARAN --Bupati Pesawaran, Dendi Ramadhona mengingatkan seluruh stakeholder untuk terus konsisten tentang perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Hal tersebut disampaikan Bupati Dendi dalam kegiatan konsultasi publik bersama stakeholder guna merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan tahun 2024 di kabupaten berjuluk Bumi Andan Jejama.
“Sesuai, visi dan misi kami tahun 2021-2026 yaitu “Mewujudkan Pesawaran Lebih Maju, Sejahtera dengan Masyarakat yang Produktif”, dengan memfokuskan untuk penguatan infrastruktur, sebagai salah satu pelayanan dasar yang menunjang pertumbuhan ekonomi serta mengoptimalkan pembangunan sumber daya manusia yang produktif dan mandiri,” kata Dendi, Rabu (25/01/2023).
Ia mengatakan, dengan infrastruktur yang baik, tentunya dapat meningkatkan akses pendidikan, kesehatan, kegiatan ekonomi pemberdayaan masyarakat dan pengurangan kemiskinan dengan memperhatikan asas pembangunan berkelanjutan.
“Selain itu, dengan infrastruktur yang baik juga dapat menunjang pertumbuhan ekonomi di masyarakat, apalagi saat ini kita sedang mengembangkan dalam sektor agribisnis dan juga pariwisata, maka dari itu diperlukannya infrastruktur yang baik untuk menunjang itu semua,” ujar dia.
Menurutnya, kegiatan konsultasi publik ini diharapkan dapat menjadi media pembentukan komitmen seluruh steakholder pembangunan dalam keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD).
“Konsultasi Publik ini adalah tahapan awal untuk menjaring masukan dari seluruh elemen Masyarakat Kabupaten Pesawaran yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Tingkat Kecamatan yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 sampai 23 Februari 2023 diseluruh Kecamatan di Kabupaten Pesawaran,” kata dia.
“Maka dari itu, dengan APBD yang ada saat ini, kita terus berusaha bagaimana pembangunan disemua sektor dilakukan secara berkeadilan, tanpa memandang latar belakang. Benar-benar semua keinginan masyarakat bisa terakomodir ke dalam perencanaan dan ketetapan APBD,” pungkasnya. (*/M)
