Bandar Lampung (Timenews.id) -- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) setempat membahas program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) ke dalam dokumen perencanaan provinsi dan kabupaten/kota atau RPJMD. Hal ini diutamakan bagi kabupaten/kota yang baru melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) dan kabupaten/kota yang akan melaksanakan pilkada.
Demikian terungkap dalam audiensi di Ruang Rapat Kepala Bappeda Lampung Taufik Hidayat, kemarin. Audiensi dihadiri Kepala Perwakilan BKKBN Lampung Uliantina Meiti.
Pada audiensi tersebut, Taufik menyampaikan dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Provinsi Lampung 2015-2035. “Dokumen ini akan menjadi pedoman dan acuan bagi pemangku kepentingan dan mitra kerja dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kependudukan di Lampung,” kata Taufik,Jumat, 13/4/2018.
Menurutnya, GDPK itu sebagai arah kebijakan kependudukan pada masa depan. Juga sebagai harmonisasi pelaksanaan kebijakan pembangunan kependudukan dengan pembangunan ekonomi nasional dan penanggulangan kemiskinan.
Sementara itu, Uliantina menyatakan, sinergi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terkait program KB adalah dengan program Gerbang Desa Saburai. Prioritas di daerah yang masuk dalam intervensi terintegrasi stunting.
“Dari 213 kampung KB yang dilaksanakan tahun ini, terdapat 30 desa stunting yang menjadi prioritas kampung KB,” ujarnya.(*).
