Lampung Timur (Timenews.id) -- Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Lampung Timur tahun 2018, di Gedung Pusiban Komplek Pemda Kabupaten Lampung Timur, Rabu (21/3/2018).
Pada kesempatan itu, Didik mendorong jajaran Pemerintah Kabupaten Lampung Timur terus berupaya menurunkan angka kemiskinan. Selain itu, Pemkab Lamtim juga perlu menetapkan program yang tepat untuk mendongkrak IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Kabupaten Lampung Timur menjadi 70,13 tahun 2019 dan menurunkan angka stunting di 10 Desa di Lamtim. "Kabupaten Lampung Timur termasuk salah satu dari 3 Kabupaten di Provinsi Lampung yang memerlukan Intervensi Stunting Terintegrasi.
Ini harus dilakukan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur untuk mengatasi permasalahan tersebut sejalan dengan arah kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Lampung. Salah satu program yang dilaksanakan adalah pemberian makanan tambahan," ujar Didik.
Untuk menghadapi berbagai program penting itu, menurut Didik, dibutuhkan sinergi antara program Provinsi Lampung dengan Pemkab Lampung Timur pada tahun 2019 mendatang yang berkaitan dengan pokok strategi pembangunan dan rancangannya.
Upaya lain yang tidak kalah penting yang harus dilakukan Pemkab Lamtim adalah menurunkan angka pengangguran di Kabupaten Lampung Timur ke angka 3,44 persen pada tahun 2019 dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi daerah serta pengendalian inflasi untuk memacu peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pada akhirnya akan menurunkan kemiskinan.
"
Target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Timur tahun 2019 berada pada kisaran 4,4 – 4,6 persen," katanya.
Didik juga mengajak jajaran Pemkab Lampung Timur mempertahankan dan meningkatkan produksi gabah Provinsi Lampung agar target produksi 4,49 juta ton.
"Untuk itu Kabupaten Lampung Timur agar melakukan pemeliharaan jaringan irigasi, serta mempertahankan lahan sawah melalui implementasi Perda Nomor 05 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)," ujarnya.
Didik menuturkan Musrenbang ini sebagai bukti komitmen seluruh jajaran Pemda Kabupaten Lampung Timur untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam rangkaian proses perencanaan. "Kita harus mampu memanfaatkan momentum ini benar-benar untuk mendengarkan kebutuhan masyarakat dan seluruh stakeholder pembangunan sehingga akan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
Mari kita memantapkan kembali cara pandang dan pola tindak bersama, bahwa untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan nasional dan sasaran pembangunan Provinsi Lampung, diperlukan kontribusi dari Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan hingga Desa/Kelurahan," ujarnya.
Oleh karena itu, ujar Didik, koordinasi, sinergi, partisipasi dan kontribusi antarjenjang pemerintahan menjadi kunci keberhasilan.
Pada bagian lain, Pjs. Gubernur Lampung ini memaparkan telah banyak yang sudah berhasil diraih Lampung dalam kurun waktu pembangunan 2014 – 2017 yang ditunjukkan dengan perbaikan beberapa indikator makro, antara lain Pertumbuhan ekonomi selalu di atas 5 persen dan selalu di atas rata-rata Nasional dan Sumatera, Tingkat inflasi yang terkendali dari 8,06 persen tahun 2014 menjadi 3,02 persen tahun 2017, dan indeks Daya Saing Provinsi Lampung terus membaik di tingkat nasional, dari posisi 25 di tahun 2015 naik menjadi posisi 11 di tahun penilaian 2018.
Lalu, Penurunan angka kemiskinan dari 14,21 persen tahun 2014 menjadi 13,04 persen tahun 2017, Peningkatan IPM dari 66,42 di tahun 2014 menjadi 67,65 di tahun 2016, Tingkat Pengangguran Terbuka turun dari 5,14 persen tahun 2015 menjadi 4,33 persen tahun 2017 dan Indeks Gini tercatat 0,38 tahun 2015 menjadi 0,33 tahun 2017, dan lebih baik dari ketimpangan ditingkat nasional yang sebesar 0,39.
Selanjutnya, jumlah desa tertinggal terus berkurang, dari 380 desa tertinggal di tahun 2014 menjadi 119 desa di tahun 2017 dan tingkat kemantapan jalan provinsi, naik dari 65,05 persen di tahun 2014 menjadi 77,04 persen di tahun 2017.
"Pada beberapa indikator, Kabupaten Lampung Timur berhasil menorehkan capaian yang membanggakan, antara lain IPM Kabupaten Lampung Timur sebesar 67,88 di atas IPM Provinsi, tingkat pengangguran di bawah Provinsi, serta tidak ada lagi Desa Tertinggal di Kabupaten Lampung Timur. Hal ini patut diapresiasi, sebagai gambaran keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan," ujar Didik.
Capaian yang diraih oleh Kabupaten Lampung Timur, kata Didik, berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Timur yang belum menggembirakan. Tercatat tahun 2016 sebesar 4,2 persen merupakan yang terendah di Lampung. Begitu juga angka kemiskinan Kabupaten Lampung Timur masih tinggi di atas Provinsi.
"Saya berpesan agar penyusunan RKPD tahun 2019 benar-benar memperhatikan kondisi dan data-data makro serta memformulasikan program yang tepat dan memberikan daya ungkit yang kuat untuk menopang laju pembangunan," katanya.
Mengacu pada kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat dalam RKP Tahun 2019, lanjut Didik, Pemprov Lampung bersama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki tanggung jawab untuk mendukung suksesnya pencapaian lima Prioritas Nasional tahun 2019.
Selaras dengan prioritas Nasional dan mewujudkan kesinambungan pembangunan sesuai visi RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015-2019, maka Pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan tema Pembangunan Tahun 2019 yakni memantapkan pertumbuhan yang berkualitas, berdaya saing dan berkeadilan.
Untuk mendorong pencapaian pembangunan pada tahun 2019 mendatang, ucap Didik, Pemprov Lampung telah pula menetapkan lima prioritas pembangunan daerah. "Yakni memantapkan kualitas infrastruktur konektivitas, meningkatkan kualitas pembangunan manusia, memperkuat tata kelola pemerintahan dan stabilitas kamtibmas, meningkatkan nilai tambah pertanian, serta meningkatkan daya saing pariwisata, koperasi, dan UMKM," katanya.
Pemprov Lampung sangat mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam pengembangan pariwisata terutama terkait destinasi wisata baru dan penyelenggaraan festival.
Pada bagian lain, Didik mengajak ASN Kabupaten Lampung Timur untuk tetap menjaga netralitas menjelang Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019.
"Seluruh masyarakat Lampung akan melaksanakan hajat demokrasi yaitu pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan juga pemilihan Bupati/Wakil Bupati, Pemprov Lampung sangat menekankan agar agenda tersebut dapat menjadi momentum untuk membangun kedewasaan masyarakat Lampung dalam berdemokrasi dan bernegara, sehingga sistem demokrasi yang kita anut akan memberi manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat," ujarnya.
Sementara itu, Plt. Bupati Lampung Timur Zaiful Bokhari, mengatakan pada perencanaan 2019, Pemkab Lampung Timur akan fokus untuk meningkatkan kualitas infrastruktur, pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berbasis sektor unggulan daerah, serta memenuhi standar pelayanan minimal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, mengurangi angka kemiskinan, dan membuka kesempatan kerja yang luas bagi masyarakat.
Menurut Zaiful, untuk mencapai proyeksi sasaran pokok pembangunan daerah Tahun 2019 tersebut, harus diperhatikan usulan/aspirasi masyarakat dan harus berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2021, juga rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah, serta rancangan awal RKP dan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2019.
Zaiful mengatakan Lamtim juga memiliki prioritas pembangunan daerah tahun 2019.
yakni meningkatkan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah, meningkatkan produksi, nilai tambah dan daya saing sektor pertanian dan perikanan untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan masyarakat, dan memacu pengembangan pariwisata, usaha mikro, koperasi dan ekonomi kreatif serta peningkatan iklim investasi.
Lalu, meningkatkan pelayanan dasar guna peningkatan kualitas hidup dan daya saing masyarakat dan meningkatkan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi.
"Untuk membiayai prioritas pembangunan daerah tersebut, kami telah meminta kepada seluruh aparatur pemerintah daerah untuk dapat lebih bekerja keras mengoptimalkan potensi fiskal daerah kita baik melalui optimalisasi belanja publik, maupun peningkatan potensi pendapatan asli daerah, peningkatan alokasi dana perimbangan dari pemerintah pusat, maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan," katanya.(Humas Prov)
