(TN)BANDAR LAMPUNG--Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan melakukan struktur kepengurusannya. Pernyataan tersebut sekaligus menepis adanya surat keputusan (SK) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP mengenai penyelesaian konflik atau kemelut di internal partai No. 571/ST/DPP/II/2016 tertanggal 23 Febuari 2016 tentang penugasan lima unsur DPP dalam penyelesaian internal organisasi DPD PDIP Provinsi Lampung.
"SK itu bukan penyelesaian konflik atau kemelut di internal partai, tapi DPP menugaskan lima kader itu sesuai dengan usulan kami. Karena DPD Lampung mengusulkan pergantian beberapa pengurus dan perubahan jabatan pengurus," kata Ketua DPD PDIP Lampung Sjachroedin ZP kepada Lampung Post saat ditemui di kantor DPD PDIP Lampung, Sabtu (27/2/2016).
Perubahan struktur pengurus di DPD menyusul adanya komposisi jabatan yang kurang tepat karena di PDIP setiap enam bulan sekali ada evaluasi kader. Misalnya Bustami Zainudin yang semula wakil ketua DPD bidang kaderisasi saat rapat pada Sabtu (27/2/2016) diajukan perpindahan ke wakil ketua bidang pertanian.
"Pergeseran yang bersangkutan merupakan hal wajar karena pada saat menjabat bupati, dia (mantan Bupati Way Kanan Bustami Zainudin, red) dekat dengan petani. Jadi, bukan kemelut," ujarnya.
Selanjutnya, kata mantan Gubernur Lampung itu, perubahan tersebut melihat aktivitas pengurus, baik yang aktif maupun yang tidak. "Ini kan realitas, kami perlu cermat dalam menempatkan kader. Kalaupun ada oknum yang mengatakan di internal PDIP ada kemelut atau permasalahan, itu hanya isu belaka. Boleh dicek, semua berjalan dengan lancar, baik secara administrasi maupun yang lainnya," kata dia.
Ia juga mengatakan untuk penjaringan bakal calon kepala daerah di lima kabupaten, sudah sampai pada tahapan fit and proper test (uji kelayakan dan kepantasan). "Untuk hari pertama ini, tim melakukan tes bakal calon kepala daerah dari Kabupaten Lampung Barat," kata dia.
Sjachroedin menilai tahapan ini penting untuk mengecek kelengkapan administrasi. Kedua, menggali latar belakang sekaligus mencari informasi dari yang mendaftar mengenai alasannya mencalonkan diri sebagai kepala daerah.
"Jangan sampai mendaftar di PDIP sebagai calon kepala daerah hanya iseng-iseng, ini yang tidak benar, karena kami mau bekerja untuk rakyat," ujarnya.
Dari hasil fit and proper test akan menentukan dua pasang calon kepala daerah yang akan dikirimkan ke DPP untuk dilakukan penyeleksian kembali. "Dari lima kabupaten yang akan menggelar pemilukada, DPD PDIP pasti akan mengutamakan kader. Namun, yang menentukan itu semua DPP," kata dia.(*/lp)
