Bandar Lampung — ‘Dua aset Pemerintah Provinsi Lampung, yang dialihkan/dihapus tidak sesuai prosedur, dan menyalahi aturan. Yaitu, RTH Elephant Park dan GOR Saburai. Karena, keduanya dibangun melalui konsep, perencanaan, dan memakai APBD. Artinya, dapat dipastikan Pemprov Lampung, lalai dalam hal mengambil keputusan dan kebijakan tersebut’, demikian di tegaskan, Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Lampung, Watoni Noerdin. Rabu, (03/01/2024).
Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Lampung itu menuturkan bahwa langkah Pemprov Lampung menghilangkan dua aset yaitu, GOR Saburai dan RTH Elephant Park, terkesan sepihak tanpa melibatkan DPRD Provinsi Lampung yang menjadi lembaga pemerintah setara dengan eksekutif.
“Jelas, DPRD Lampung tidak dilibatkan dalam penghapusan/pengalihan aset tersebut. Padahal, dua aset itu dibangun memakai APBD. Artinya, pada waktu itu, ada perencanaan yang disetujui oleh DPRD sebagai Mitra Eksekutif dalam pemerintahan. Sementara, saat penghapusan/pengalihan, DPRD tidak dilibatkan. Tentu, patut dipertanyakan,” kata Watoni.(*)
