timenews.co.id


 Bandarlampung — DPRD Provinsi Lampung telah menyampaikan aspirasi sejumlah elemen masyarakat dalam aksi beberapa hari lalu.

Hal itu tertuang dalam keterangan tertulis yang diterima Rilis.id Lampung dalam surat Nomor: 160//III.01/50/2022 tertanggal 16 September 2022.

Dalam surat tersebut dituliskan bahwa pihak DPRD telah mendengar dan memfasilitasi aspirasi tuntutan dari kelompok masyarakat tersebut.

DPRD Lampung juga telah meneruskan aspirasi masyarakat kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan DPR RI.

“Untuk itu, agar kiranya dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, terkait berbagai persoalan sebagaimana dimaksud,” bunyi surat tersebut.

Adapun daftar organisasi yang menuntut penolakan kenaikan harga BBM terlampir dalam surat tersebut.

Di antaranya Aliansi Lampung Memanggil (Gabungan BEM dan OKP di Provinsi Lampung) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Bandarlampung.

Lalu, Federasi Serikat Buruh Karya Utama (FSBKU) dan Aksi Gedor Lampung 809 (Gabungan Pengendara Ojek Online Provinsi Lampung).

Saat dikonfirmasi, tenaga ahli DPRD, M Alkautsar, mengatakan beberapa tuntutan butuh waktu dan proses karena domain pemerintah pusat.

Ia juga mengatakan Ketua DPRD Lampung, Mingrum Gumay tegas mengajak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk bersama mengawasi penyaluran BBM agar tepat sasaran serta mempercepat bantuan subsidi kepada masyarakat akibat kenaikan BBM.
Berita Terkait

Profil Azwar Yacub Ketua Kaderisasi dan Keanggotaan Golkar…
20 Sep 2022

FSPMI Gelar Aksi Tolak Kenaikan BBM
20 Sep 2022

Mingrum Gumay Diskusi Bersama Sejumlah Aplikator Moda…
19 Sep 2022

Selanjutnya, ketua DP
Selanjutnya, ketua DPRD mengapresiasi, menghormati, dan menghargai kaum intelektual dalam penyampaian aspirasi dengan sejuk, bermartabat, serta menjaga stabilitas keamanan Provinsi Lampung.

Alkautsar juga menginformasikan, melalui kolaborasi, DPRD Lampung dalam waktu dekat akan menindaklanjuti yang sifatnya domain pemerintah daerah.

“Contoh sejumlah tuntutan ojol, ketua DPRD Lampung telah membentuk tim serta dalam waktu dekat akan memanggil sejumlah aplikator untuk berdiskusi,” jelasnya.

Terpisah, koordinator aksi ALM, Arbi Aditya, tetap berharap ketua DPRD Lampung untuk menyatakan sikap penolakan kenaikan BBM di media.

Menurutnya, jika tuntutan yang diberikan cuma diteruskan artinya tidak ada tindaklanjut dari DPRD Lampung.

“Yang kita mau itu tuntutan terealisasi. Dalam artian kita ingin bapak dewan mengawal hal tersebut sampai terealisasi. Ini kan belum ada semacam jaminan. Kalau cuma diteruskan, yang lain juga meneruskan,” paparnya.

Arbi menjelaskan akan terus mengawal dengan segera menyusun gerakan baru.

“Cuma yang namanya aliansi kita butuh persiapan, pengerahan massa, dan juga tindakan pencerdasan kepada masyarakat juga,” pungkasnya. (*)