Hal ini di sampaikan oleh Ketua Komisi V DPRD Lampung Yanuar Irawan ia meminta kepada masyarakat untuk melaporkan adanya dugaan kecurangan beserta bukti-bukti yang konkrit.
“Jika melanggar administratif akan di proses perdata, jika ada pemalsuan KK ataupun KTP dan sebagainya ya bisa ke ranah pidana kita minta pihak kepolisian menindaklanjutinya,” ujarnya dilansir dari lampost.co, Jumat 17 Juli 2020.
Pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020, DPRD Lampung akan memanggil Dinas Pendidikan terkait adanya polemik dan indikasi dalam rekrutmen PPDB 2020.
“Rencana hari Senin ada RDP Raperda pertanggung jawaban APBD 2019 dan kita memanggil Dinas Pendidikan untuk membahas terkait adanya dugaan kecurangan,” pungkasnya. (*/M)
