Bandar Lampung (Timenews.id) -- Rakorda ini dihadiri oleh 100 orang yang terdiri dari pengelola KKBPK Provinsi, OPD-KB Kabupaten/kota serta mitra kerja BKKBN yang berlangsung selama 3 hari dari tanggal 26-28 Maret 2018. Untuk hari pertama dan kedua adalah Prarakorda yang merupakan kegiatan interen BKKBN dan PPKB bagi Kabupeten/kota se-Lampung, sementara hari ketiga yang merupakan puncak acara Rakorda.
Menurut Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung Uliantina Meiti mengatakan, Prarakorda artinya rapat interen kita bagimana kita membahas program Keluarga Berencana dan Pembagunan Keluarga (KKBPK) selama setahun ini di seluruh OPD yang menjadikan tanggung jawab di masing-masing OPD. Dari 15 OPD yang ada di Lampung kita kumpulkan untuk melihat bagimana penggarpan program tahun 2018 dan evaluasi pada tahun 2017, mana yang masih kendor mata rantainya itu pelu kita tingkatkan.
“Di hari ketiga rakorda ini kita menyamakan visi dalam mensuskseskan program BKKBN, kita komitmen menggerakan satu persepsi, agar Lampung menjadi unggulan dalam pembagunan kelurga,” ungkapnya, Rabu (28/3/2018) kemarin.
Dalam laporan penyelenggaraan Uliantina menjelaskan, bahwa program KB di Provinsi Lampung secara umum telah menunjukan hasil yang menggembirakan yang ditandai dengan, menurnya angka kelahiran total (TFR) menurut SPKI 2017 dari 2,7 menjadi 2,35, kesertaan ber KB khususnya MK JP menigkat dari 35,2% menjadi 36,31%, peserta KB yang tidak terlayani menurun dari 15,2% menjadi 12,6% dan usia kawin bagi peserta perempuan meningkat dari 19,7 tahun menjadi 20 tahun.
“Diharpkan dalam pelaksanaan Kampung KB menjadi fokus pembagunan kelurga yang perlu bersinegri dengan kegiatan dan program kementrian dan sektor lainya, serta dalan Rakor ini diharpkan menjadi sinergritas anatar BKKBN Provinsi dengan Dinas Pengendalian Penduduk KB kabupten/kota se-Provinsi Lampung,” ujarnya.
Dalam Rakorda ini dilakukan juga penandatangan perjanjian kerja sama (PKB) program KKBPK antara BKKBN Provinsi Lampung dengan Poltekes Lampung (terkait Tridarma Perguruan Tinggi). Serta Dinas Perkebunan dan Perternakan (dalam hal pemberdayaan ekonomi keluarga bidang perkebunan dan pertenakan.(*).
