Sebagai salah satu kawasan destinasi wisata prioritas, pengembangan wilayah Danau Toba perlu dilakukan percepatan. Untuk itulah Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke Danau Toba pada Selasa, 1 Maret 2016.
"Menindaklanjuti kunjungan ke lapangan dan rapat di Istana sebulan lalu, hari ini saya finalkan. Setelah ini tidak ada rapat lagi dengan saya, tinggal pelaksanaan," kata seperti yang disampaikan Tim Komunikasi Presiden, Jakarta, Rabu (2/3/2016).
Usai ratas, Jokowi mengatakan, Plt. Gubernur Sumatera Utara dan tujuh bupati di Kawasan Danau Toba, semuanya sepakat membangun bersama-sama. "Rapatnya diberi judul bersatu untuk Danau Toba. Ini menyangkut tujuh kabupaten, kalau tidak bersatu, tidak ada sepakat, ya, pemerintah pusat akan kesulitan," ujar Mantan Gubernur DKI Jakarta.
Rapat tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan antara pemerintah pusat dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan tujuh bupati yang isinya antara lain adalah pembentukan Badan Otoritas Kawasan Danau Toba.
"Artinya yang berkaitan dengan izin-izin dalam lingkup kawasan wisata yang sudah ditentukan sebesar 500 hektar akan jadi kewenangan badan otorita, lainnya menjadi kewenangan pemerintah daerah," tambahnya.
Hal lain yang disepakati dalam rapat tersebut adalah Pengembangan Bandara Silangit yang akan dimulai pada bulan April dan selesai pada bulan September 2016. Pengembangan bandara meliputi perluasan landasan pacu dari 2.400 x 30 meter menjadi 2.650 x 45 meter dan perluasan pembangunan terminal penumpang. Sarana akomodasi juga tak luput menjadi perhatian Presiden, pemerintah akan membangun hotel di kawasan Danau Toba dengan fasilitas yang lebih baik.
"Dengan positioning lebih baik, promosi lebih baik, kita percaya Danau Toba akan jadi lokasi wisata yang lebih baik lagi," tandasnya.
Danau Toba merupakan salah satu dari 10 destinasi wisata prioritas 2016 selain Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, Bromo-Tengger-Semeru, Kepulauan Seribu, Wakatobi, Tanjung Lesung, Morotai, dan Tanjung Kelayang.
Turut hadir dalam rapat tersebut adalah Menteri Koordinator Politik Hukum dan Ham Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Selain itu, Plt Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi, Bupati Dairi KRA Johnny Sitohang Adinegoro, Bupati Simalungun Binsar Situmorang, Bupati Samosir Rapidin Simbolon, Bupati Humbang Hasundutan Dosmar Bamjarnahor, Bupati Toba Samosir Darwin Siagian, Bupati Karo Terkelin Brahmana, dan Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan.(net)
