(TN)BANDAR LAMPUNG-PERNYATAAN kontroversi dari Bupati Tanggamus, Bambang
Kurniawan terkait kepemimpinan di Tanggamus tidak harus putra asli daerah terus
menuai kecaman. Apa yang disampaikan Bambang bukanlah sikap seorang pemimpin,
karena hal itu merupakan isyarat ada udang dibalik batu.
“ Itu pernyataan yang sangat tajam dan bisa menimbulkan
kegaduhan di masyarakat,” kata Ketua LSM Pembinaan Rakyat Lampung (PRL),
Aminudin, Rabu (2/3).
Menurut Aminudin, persoalan dugaan gratifikasi saja
sudah menyakti rakyat Tanggamus, ditambah lagi soal penyataan putra asli
daerah. Bambang Kurniawan kata Aminudin, semestinya bisa menyaring apa yang harus
dia nyatakan dan apa yang harus dia simpan.
“ Ini semacam perang urat syaraf kepada masyarakat
Tanggamus. Informasinya Bambang sendiri bukan asli Tanggamus. Jadi memang sangat gampang dia melempar perkataan tanpa
dipikir dahulu,” ulas Aminudin.
Seyogyanya, lanjut Aminudin, orang nomor satu di
Tanggamus itu mengedepankan sikap bijak dengan meminta maaf secara terbuka
kepada masyarakat Tanggamus.
“ Jika hatinya bersih dan benar-benar tulus, maka
mintalah maaf dan cabut apa yang sudah disampaikannya. Jangan meperuncing
persoalan,” saran Aminudin.
Sebelumnya diberitakan, Indonesian Social Control (ISC)
menilai pernyataan Bupati Tanggamus, Bambang Kurniawan, soal sosok kepemimpinan
di kabupaten tersebut tidak mesti orang asli Tanggamus yang memantik komentar
keras dari sejumlah tokoh, dikhawatirkan bisa menimbulkan konflik horizontal.
“ Tidak semestinya pernyataan seorang pemimpin
mengeluarkan penyataan seperti itu, implikasinya bisa sangat berbahaya, bisa
menimbulkan konflik horizontal,” ujar Direktur ISC,Sofwan Rolie, Selasa (01/2).
Semestinya
sebagai pemimpin, Bambang bisa memberikan penyataan menyejukkan, bukannya malah
membuat situasi semakin panas. Terlebih lagi, Tanggamus juga merupakan salah
satu kabupaten yang sebentar lagi akan menggelar pilkada serentak.
“ Apa tendensinya? Bisa jadi ada kepentingan Bambang di
pilkada itu. Dia jelas sudah dua kali menjabat, namun bisa saja ada sosok yang
dijagokannya, apalagi dia sempat menyoal masalah gender. Siapa sosok dibalik
pernyataan Bambang itu? Bisa jadi sosok itu orang yang sangat dekat dengan dia
(Bambang, red). Saya rasa warga Tanggamus menginginkan perubahan dalam arti
mereka merindukan sosok pemimpin yang benar-benar putra asli Tanggamus,” tandas
Sofwan.
Sebelumnya diberitakan, penyataan Bupati Tanggamus,
Bambang Kurniawan terkait kepemimpinan tidak mesti putra daerah , dinilai warga
setempat sikap Bambang tersebut merupakan sikap seseorang yang tidak siap
menegakkan demokrasi.
“ Kalau masalah kepemimpinan itu tidak bisa dinilai oleh
bupati, yang menilai ya masyarakat Tanggamus, termaksud saya sebagai masyarakat Tanggamus,” ujar Ketua Peratin
Batubalai Bersatu (PBB) Zainudin saat dimintai tanggapannya oleh Medinas
Lampung, Senin (29/2).
Zainudin menegaskan, demi kepentingan Tanggamus, maka
sudah tentu diutamakan putra Tanggamus, suku apapun yang penting putra
Tanggamus (berdomisili di Tanggamus).
“ Jadi kalau bupati mengatakan orang Lampung yang akan
jadi bupati, suku lain akan tersinggung. Itu penilaian dia sendri, itu artinya
dia tidak siap untuk menegakan demokrasi hanya demokrasi di mulut, itu artinya
dia tidak siap dikoreksi,” tegas Zainudin.
Intinya, Zainudin menambahkan, lebih bagus orang Lampung
kalau ada, jadi siapun yang bakalan jadi pemimpin, maka warga Tanggamus harus
bangga tidak boleh melihat suku.
“ Yang penting dia bisa membangun Tanggamus dengan
baik,” tukasnya.
Beberapa waktu lalu, Tanggamus digoyang sejumlah aksi
demonstrasi yang menuntut pengsusutan terhadap Bambang yang diduga melakukan
gratifikasi, termasuk persoalan dugaan penyimpangan di sejumlah satuan kerja.
Sikap warga yang dituangkan dalam aksi itu, menurut
Zainudin merupakan hal yang bagus. Apa yang menjadi aspirasi masyarakat memang
harus disurakan.
“ Kalau bupati menilai kurang kerjaan itu salah,
seharusnya bupati bangga, karena mereka ( pendemo, red) melakukan koreksi dan
kalau bupati tidak mau ngeladeninnya itu artinya dia tidak mau peduli dengan
pembangunan yang ada di Tanggamus ini,” sindir Zainudin.
Menyoal laporan anggota dewan yang belum di proses
oleh KPK, menurut Zainudin, memang sudah sepantasnya bupati harus tenang,
karena dia (Bambang Kurniawan, red) masih menjadi pemimpin Tanggamus.
“ Kalau dia tidak tenang, bagaimana dia memimpin
Kabupaten Tanggamus ini?, jadi kalau memang bupati belum dipanggil oleh KPK
karena itu sedang diproses. Bukan artinya masalah ini sudah selesai atau tidak
ditindak lanjuti,” kata Zainudin.
Bahkan Zainudin sendiri sangat yakin KPK akan memanggil
Bambang Kurniawan untuk dilakukan pemeriksaan terkait dugaan gratifikasi.
Persoalan apakah nantinya bersalah atau tidaknya, KPK lah yang memutuskan.
“ Jadi kalau bupati tenang tenang saja itu wajar, karena
dia masih menjadi pemimpin Tanggamus, kalau dia sudah tidak tenang lagi
bagaimana dia menjalankan roda pemerintahan, lebih baik mundur,” tandas
Zainudin.
Terpisah, tokoh Masyarakat Tanggamus, Rizal Umar
mengatakan soal dua alat bukti itu jelas ada, karena KPK sendri yang
mengungkapkannya.
“ Jika dia (Bambang Kurniawan, red) berbicara alat
bukti, mau bukti apalagi, kalau berbicara kenapa lama tidak dipanggil, itu karena
masalah ini sedang diproses,” ujar Rizal.
Mengenai jumlah yang melaporkan dugaan gratifikasi itu
sendiri, kata Rizal justru semakin bertambah (pelapor, red). Sampai saat ini
bukan hanya 13 anggota dewan bahkan sudah mencapai 22 orang.
“ Tentu saja memakan waktu yang agak lama, belum ada
sejarah KPK itu tidak menindak lanjuti yang namanya sudah ada 2 alat bukti,
berubah undang undang negara ini kalau KPK tidak menindak lanjuti permasalahan
ini. Kalau Bambang tenang tenang saja itu wajar, karena dia sedang
membodoh-bodohi masyarakat,” ketus Rizal.
Rizal pun turut mengomentari penyataan Bambang Kurniawan
terkait kepemimpinan di Tanggamus. Menurutnya, apa yang disampaikan Bambang
Kurniawan merupakan hal yang tidak profesional dan bahasa Bambang seperti bahasa
provokator.
“ Kenapa seorang pemimpin mengadu domba suku, memang
bisa dibuktikan kalau orang Lampung yang jadi pemimpin orang Jawa akan
tersakiti, buktinya mana?, jadi masyarakat di Tanggamus ini jangan sampai mau
terprovokasi. Kalau mayoritas orang Tanggamus bukan asli orang Tanggamus jadi
orang mana?, mereka makan minum dan tinggal di Tanggamus kok dibilang bukan
orang Tanggamus, kan aneh,” seloroh Rizal.
Selanjutnya, kata Rizal, kalau memang bupati menilai
pendemo tidak punya kerjaan, maka laporkan saja pendemo itu, kalau memang demo
itu salah. Yang namanya demo itu sah dan dilindungi oleh undang undang.
“ Seluruh dunia aja ada demo gak usah berbicara Tanggamus, bahasa
seperti itu bahasa provokator dan tidak professional. Seorang pemimpin yang bijak itu tidak seperti
itu dong, seharusnya seorang pemimpin diberikan tugas dan mengemban amanah
tidak seperti itu, karena demo itu halal (sah) kalau selagi demo itu tidak
anarkis,” pungkas Rizal.(hendri)
