Bandar Lampung – Lonjakan kunjungan wisatawan ke Provinsi Lampung saat momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru) justru menyisakan tanda tanya besar.
Di tengah klaim kenaikan wisatawan hingga 2,4 juta orang, realisasi pajak hotel dan tingkat okupansi justru stagnan. Kondisi ini memantik kecurigaan DPRD Provinsi Lampung.
Anggota DPRD Provinsi Lampung yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi II DPRD Lampung, Ahmad Basuki (yang akrab disapa Abas) memberikan penilaian kritis terkait data dan realisasi sektor pariwisata yang selama ini diklaim tinggi namun belum terlihat kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam tanggapannya, Basuki menyatakan bahwa adanya klaim lonjakan kunjungan wisatawan sampai 2,4 juta orang tidak sejalan dengan fakta di lapangan. Menurutnya, jika jumlah wisatawan benar-benar meningkat, dampaknya seharusnya langsung terlihat pada data okupansi hotel dan penerimaan pajak hotel yang menjadi bagian penting dari PAD. Namun data dari perhimpunan pelaku usaha perhotelan justru menunjukkan tingkat okupansi dan penerimaan pajak yang stagnan, sehingga memunculkan pertanyaan serius mengenai akurasi data atau kualitas manajemen pariwisata daerah.
“Secara data, kunjungan wisatawan disebut naik 2,4 juta orang. Tapi faktanya, menurut data PHRI yang saya dapat dari teman-teman media, okupansi hotel tidak meningkat, pajak hotel juga tidak naik. Ini kan janggal,” ujar Basuki.
Pernyataan Basuki mencerminkan kritik DPRD Lampung terhadap klaim capaian sektor pariwisata yang selama ini dipromosikan, sekaligus tuntutan agar data dan kebijakan pariwisata dibuat lebih realistis dan berdampak langsung pada pertumbuhan PAD.
