Bandar Lampung — Komisi II DPRD Provinsi Lampung memberikan apresiasi atas peningkatan produksi padi di Provinsi Lampung sepanjang tahun 2025, yang mengalami pertumbuhan signifikan hampir 15 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian ini dinilai sebagai sinyal positif bagi ketahanan pangan daerah, sekaligus menjadi modal penting untuk pencapaian target yang lebih tinggi pada 2026.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, produksi padi pada 2025 mencapai lebih dari 3,2 juta ton gabah kering giling (GKG) atau naik sekitar 14–16 persen dibandingkan produksi di tahun 2024. Angka ini menunjukkan tren positif kenaikan produksi padi sebagai bagian dari upaya memperkuat swasembada pangan di provinsi tersebut.
Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Fatikhatul Khoiriyah, menyatakan bahwa kenaikan produksi padi tersebut tidak terjadi secara instan, melainkan hasil kerja keras semua pihak mulai dari petani, penyuluh, pemerintah kabupaten/kota, hingga dukungan program pemerintah provinsi. Ia menilai peningkatan ini menunjukkan efektivitas penerapan strategi bertani yang lebih produktif, termasuk perluasan luas panen dan optimalisasi produktivitas lahan.
“Peningkatan produksi padi di Lampung sepanjang 2025 adalah buah dari sinergi berbagai pihak. Ini bukan hanya angka statistik, tetapi juga sumber ketahanan pangan dan penguatan ekonomi masyarakat pertanian. Komisi II menyambut baik capaian ini,” ujar Fatikhatul dalam rapat evaluasi dengan dinas terkait, Senin (07 jan 2025).
Komisi II DPRD Provinsi Lampung berharap tren kenaikan produksi padi ini dapat terus berlanjut hingga menyentuh angka 20 persen pada 2026, melalui sejumlah upaya strategis seperti peningkatan indeks pertanaman (IP), penggunaan teknologi pertanian yang lebih maju, serta pemeliharaan dan perluasan infrastruktur irigasi.
Lebih lanjut, Fatikhatul menegaskan bahwa ketahanan pangan daerah merupakan prioritas penting DPRD Lampung, apalagi di tengah tantangan perubahan iklim dan dinamika kebutuhan pangan masyarakat. Menurutnya, peningkatan produksi padi berdampak langsung terhadap stabilitas harga pangan dan kesejahteraan petani di tingkat desa dan kabupaten.
Kinerja sektor pertanian Provinsi Lampung tahun 2025 juga menunjukkan kontribusi kuat terhadap perekonomian daerah, di mana sektor pertanian menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi regional. Komisi II DPRD Lampung menyampaikan dukungan penuh agar kebijakan dan program yang pro-petani terus diperkuat pada 2026 dan seterusnya.
Dengan capaian positif ini, provinsi yang dikenal sebagai salah satu lumbung pangan di Pulau Sumatera tersebut optimistis dapat memperkuat posisi sebagai kontributor utama pangan nasional, sekaligus mendorong ketahanan pangan jangka panjang bagi masyarakat Lampung dan sekitarnya
