Bandar Lampung (Timenews.co.id) -- DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akhirnya memutuskan mengusung petahana M. Ridho Ficardo sebagai balon gubernur Lampung usungan PPP. Keputusan ini ditetapkan dengan memberikan surat tugas kepada Ridho untuk mencari partai koalisi tambahan dan calon wakil gubernur.
Hal ini diungkapkan oleh Wakil Sekretaris Jenderal PPP, Ahmad Baidowi tadi malam, Minggu (29/10).
“Kita memberikan surat tugas kepada Ridho untuk mencari kecukupan partai, memberangkatkan dirinya bersama pasangannya. Kedua, menugaskan Ridho mencari pasangan. Apabila dua syarat itu tidak terpennuhi maka surat tugas tidak berlaku, ada tenggat waktu yang kita berikan, sampai 30 November,” katanya.
Hal ini kata dia diputuskan dalam rapat di DPP PPP Minggu (29/10). Surat sendiri belum dikirim kepada Ridho, karena baru diputuskan dalam rapat.
“Saya belum pasti lihat suratnya tetapi tadi dapat konfirmasi dalam rapat diputuskan untuk Lampung surat tugas untuk Ridho. Ditandatanganii Waketum dan Sekjen, jadi prosedural kita begitu, di Pilkada mana pun ketika dikeluarkan surat tugas maka yang tandatangan waketum dan sekjen, kecuali dalam kondisi tertentu waketum tidak bisa baru salah satu ketua, tetapi, surat tugas itu belum kita luncurkan, belum diterima yang bersangkutan, tapi ada di DPP,” paparnya.
Menurut dia, teknis pemberian surat tugas ini bisa Ridho bersama DPW PPP Lampung dipanggiil ke DPP, atau surat tugas dikirimkan ke Lampung.
“Itu soal teknis saja, tetapi yang jelas itu (surat tugas) diputuskan dalam rapat. Karena waketum Sumatera pak Fadli masih sibuk acara Kahmi, maka surat tugasnya bisa saja ditandatangani ketum, atau salah satu ketua. Tetapi dalam koteks ini Padli Nursyal selama beberapa hari terakhir sibuk urusan maju Munas Kahmi beliau belum sempat tandatangan, kemungkinan itu ditandatangani ketum langsung besok (hari ini),” jelasnya.
Menurut dia, dengan keluarnya surat tugas ini, Ridho harus memenuhi persyaratan yang diajukan PPP. Jika tidak maka surat tugas bisa ditarik kemballi.
“Surat tugas sampai 30 November, kalau belum juga menemukan koalisi tambahan, maka surat tugas itu menjadi gugur, atau belum dapat pasangan calon ya gugur. Keputusannya (surat tugas) sudah, tinggal teknis pengirimannya saja,” ungkapnya.
Dalam surat tugas, kata dia tidak baru balon gubernur Ridho Ficardo tanpa wakil.
“Yang jelas sudah surat tugas ke Ridho, tidak berpasangan karena memang cari wakil dan koalisi. Dalam rapat, semua memberikan masukan, baik mendukung, atau pun menolak, ada juga di internal yang menolak, karena yang disampaikan ke DPP tidak hanya Ridho. Barulah dibuat kesimpulan yang paling menguntungkan politik PPP terkait Pilkada mencalonkan Ridho, tetapi kita sadar kalau PPP dan Demorkat tidak cukup koalisi, sehingga diberikan tugas kepada Ridho,” kata pria yang akrab disapa Awik ini.
Terpisah, ketua DPW PPP Lampung Hasanusi membenarkan nama Ridho belakangan mencuat di DPP. Namun, ia mengaku belum mengetahui ada surat tugas tersebut.
“Arahnya ke Ridho, tetapi kita tunggu keputusan dari DPP. Namanya politik itu dinamis, tidak bisa kita pastikan sekarang,” singkatnya. (Rilis)
