Anggota Komisi II DPRD Lamteng M. Nasir mengatakan, Pemkab setempat harus memikirkan kembali terkait rencana pinjaman tersebut. Karena kata Nasir, pinjaman tersebut justru bakal mensengsarakan rakyat.
"Dengan melihat proses yang terjadi bahwa pihak eksekutif ingin meminjam kepusat saya pikir harus dikaji ulang. Karena saya nilai, pinjaman ini akan mensengsarakan rakyat kita"ujar Nasir Minggu (28/8/2016)
Kenapa demikian? Lanjut Politisi PKB ini, karena dengan melihat besaran PAD yang kita punya, apakah sanggup pihak eksekutif untuk mengembalikan pinjaman itu dalam kurun waktu 4 tahun."Ini akan menjadi beban hutang kita. Dengan demikian otomatis dampaknya bakal ke masyarakat,"ujardia.
Selain itu kata Nasir, terkait pinjaman ini, apakah masyarakat Lamteng sudah setuju dengan hal tersebut. Jangan sampai sambungnya, niatan yang awalnya baik justru akan menimbulkan persoalan baru dikemudian hari."Oleh karena itu saya munta eksekutif berfikir ulang tentang pinjaman tersebut,"tukasnya.
Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lampung Tengah, Adi Erlansyah beberapa waktu lalu mengatakan, rencana pinjaman sebesar Rp700 milyar ke BUMN yang akan diajukan Pemkab setempat ialah untuk percepatan pembangunan.
Menurutnya, pinjaman tersebut tidak akan membebani masyarakat Lamteng."Ia benar (rencana pinjaman) itu untuk pembangunan infrastruktur. "terang Adi pada wartawan.
Adi menjelaskan pinjaman sebesar Rp700 milyar itu baru sebatas pengajuan, ia tidak dapat memastikan apakah hal tersebut akan terealisasi semuanya.
Sementara saat disinggung PAD Lamteng yang hanya diangka Rp100 milyar lebih pertahun, apakah akan mampu bembayar hutang itu nantinya? Adi menjawab hal itu dapat dilakukan (membayar).
Menurut Adi, pihaknya sudah sepakat dengan DPRD setempat untuk meningkatkan PAD Lamteng."Kita sudah sepakat dengan Dewan, akan kita bahas langkah-kangkah meningkatkan PAD. Yan mungkin nanti kita bisa genjot dari sisi PBB, pajak hotel, atau restoran,"kata Adi.
Sekedar diketahui, melalui program rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2016-2021, Pemkab setempat mengajukan pinjaman ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp 700 milyar.Rencananya, dana tersebut nantinya akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur di Lampung Tengah.
