Bandar Lampung — Komisi III DPRD Provinsi Lampung meminta Pemprov Lampung menetapkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2026 secara lebih realistis dan berbasis data riil di lapangan.
Langkah ini penting agar target pendapatan tidak kembali melampaui kemampuan nyata daerah.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Lampung, Yozi Rizal menilai, selama ini salah satu persoalan utama dalam penyusunan target PAD adalah penggunaan data potensi yang belum sepenuhnya mencerminkan kondisi sebenarnya.
Yozi mencontohkan sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang katanya memiliki potensi besar karena jumlah kendaraan tercatat sangat tinggi.
Ia bahkan mengungkapkan pengalaman pribadinya sebagai gambaran persoalan tersebut. Menurutnya, masih ada data kendaraan yang tercatat aktif meski fisiknya sudah tidak ada.
“Saya sendiri punya tiga BPKB, tapi kendaraannya sudah tidak ada. Ada yang hilang, ada yang tidak jelas. Di data masih tercatat sebagai potensi pajak, padahal jelas tidak mungkin dibayarkan,” katanya.
Kondisi itu, lanjut Yozi, membuat target PAD kerap ditetapkan terlalu tinggi dan sulit tercapai. Untuk itu, Komisi III mendorong adanya kesamaan persepsi antarinstansi terkait sebelum angka target mereka tetapkan.
“Jangan lagi menghitung potensi yang sebenarnya tidak ada. Target harus benar-benar realistis agar bisa dicapai,” tegasnya.
