Bandarlampung – Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dinilai sebagian besar masyarakat masih tidak tepat sasaran. Hal ini seperti yang dikeluhkan warga Labuhan Ratu Raya di hadapan Anggota DPRD Lampung Dapil Bandarlampung Budiman AS saat melangsungkan giat reses atau serap aspirasi masyarakat di Kelurahan setempat, Senin (12/9/2022).
“Banyak orang yang dikategorikan orang susah tapi tidak menerima PKH pak. Ini luput dari pemerintah,” ucap Erna, salah satu warga.
Sedangkan, orang kelas menengah malah menerima bantuan dari program tersebut.
Untuk itu, Erna mewakili masyarakat sekitar berharap, agar penerima program PKH di wilayahnya dapat ditinjau kembali, mengingat banyak penerima PKH yang dinilai tidak tepat sasaran.
Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Provinsi Lampung, Budiman AS berjanji bakal memperjuangkan aspirasi tersebut.
“Kita akan sampaikan kepada OPD terkait, agar persoalan di tengah masyarakat menuai titik terang,” ujarnya.
Dia menilai, persoalan di tengah masyarakat merupakan Pekerjaan Rumah (PR) bagi Eksekutif, dan Budiman pun meyakini akan ada solusi untuk mengatasi persoalan tersebut.
Selain bantuan PKH, masyarakat sekitar juga mengeluhkan pemerataan kualitas pendidikan.
Seperti yang diutarakan Dika, warga sekitar yang meminta agar pemerintah dapat mengkategorikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai wajib belajar.
“Saya berharap, supaya PAUD dapat dikategorikan sebagai wajib belajar,” ujarnya.
Alasannya, banyak anak di bawah usia dini memilih bersekolah di tingkat TK ketimbang PAUD
“Ya, bagaimana jika TK dan Paud disama ratakan saja pak, karena banyak anak di bawah umur memilih sekolah TK ketimbang PAUD,” kata dia. (*)
