Iklan

Iklan

,

Iklan

Anggota DPRD Lampung Ini Jabat Ketua TP Sriwijaya Provinsi Lampung

Redaksi
Rabu, 20 Januari 2021, 14:22 WIB Last Updated 2021-03-02T07:36:11Z


Bandar Lampung (Timenews.id) --
  Tenaga Pembangunan (TP) Sriwijaya Provinsi Lampung menggelar rapat koordinasi, Minggu (17/1). Dalam rapat itu, Nurhasanah didapuk sebagai Ketua TP Sriwijaya Lampung Nurhasanah. Anggota DPRD Lampung tersebut didampingi sekretaris Mukhlis Basri (Anggota DPR RI Dapil Lampung) dan bendahara Zainal Abidin (mantan Bupati Lampung Utara).

Tampak hadir pula Sekjen BPP Perkumpulan Advocaten Indonesia (PAI), KRT Oking Ganda Miharja, dan advokat Erry Satya Negara.

“Rakor Minggu itu belum semua pengurus hadir. Seperti bisa dicek, kami juga ketat protokol kesehatan. Kita tahu pandemi belum usai. Menjadi panggilan jiwa kami juga untuk ikut menyukseskan program penanggulangan pandemi dan pemulihan ekonomi, terbaru lewat vaksinasi nasional COVID-19 ya,” ujar Nurhasanah dalam keterangan tertulisnya, Rabu (20/1).

Dirinya juga meminta restu warga Lampung untuk menggelar Mubes ke XII TP Sriwijaya pada 23 Januari 2021 mendatang. Menurutnya, kehadiran TP Sriwijaya di Sai Bumi Ruwa Jurai adalah untuk bahu-membahu bersama pemerintah dan masyarakat mensukseskan agenda pembangunan.

Menurut Ketua Dewan Kehormatan DPC Ikatan Advokat Indonesia ini, TP Sriwijaya merupakan organisasi non profit yang embrionya adalah Tentara Pelajar (TP) Sriwijaya di masa penjajahan.

“Pascareformasi 1998, bertansformasi jadi Tenaga Pembangunan Sriwijaya, mewadahi kaum pemuda-pemudi asal lima provinsi Belajasumba. Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung,” jelasnya.

Saat ini TP Sriwijaya dipimpin Komjen (purn) Susno Duadji dan Sekjen Ganthy Sahabudin. Sejumlah nama masuk dalam struktur kepengurusan pusat. Diantaranya anggota DPR RI Fauzi H Amroni dan Erwin Moeslimin Singajuru, anggota DPD RI Ahmad Kanedi dan Direktur Indobarometer Dr M Qodari.

“Inshaallah melalui TP Sriwijaya, aspirasi rakyat di wilayah Belajasumba makin terus didengar, dicatat, dikaji dan dikonstruksikan oleh pemerintah Kabinet Indonesia Maju saat ini dalam berbagai kebijakan afirmasi,” kata Mbak Nur, sapaan akrabnya. (rls)

Iklan